“Galau” sedang hebat melanda kalangan agen dan operator tur di Bali yang menangani wisman dari RRT. Kalau sikap dan perilaku individual wisatawan China telah umum dikeluhkan di dunia, bukan di Bali saja, namun di Bali ditambah dengan sikap dan perilaku agen-agen pariwisatanya dalam hal menunda bahkan tak membayar tur yang sudah dilaksanakan. Memang, perlu suatu kearifan bersama mengatasinya, mengingat di sisi lain Indonesia memerlukan kunjungan wisman RRT sebanyak mungkin, di sisi lain lagi wisman RRT pun berpotensi besar dalam hal minat untuk berwisata ke destinasi seperti Indonesia.

“Banyak” Travel Agent China — yang belum dapat dipastikan sengaja ataukah tidak sengaja,— menunggak pembayaran tour fee kepada agen dan operator tur di Bali hingga lebih dari 6 bulan. Ada pula di antaranya yang akhirnya menunjukkan sikap tidak mau melunaskan pembayarannya yang “pending”. Pihak industri pariwisata di Bali tidak berdaya. Apabila agen-agen dari Bali pergi ke China menemui mereka di negaranya di RRT, dengan sikap kerasnya agen-agen China membuat agen Indonesia tidak punya jalan, lantaran “tidak ada hukum yang melindungi pelaku industri pariwisata Indonesia di sana”. Pada akhirnya resiko kerugian bisnis harus ditanggung sendiri. Situasi itu pada agen tertentu bisa memungkinkan jatuh pailit.

Ada kini agen dan BPW di Bali yang sudah melaksanakan tur sesuai pesanan dan pembelian dari agen di RRT, namun ada yang sudah mencapai Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar tagihan, belum juga mau dibayar oleh agen tersebut.

Sehubungan itu, para pelaku bisnis dari Indonesia khususnya dari Bali itu berharap Pemerintah membuka jalan dan mencari cara memberi perlindungan dengan  payung hukum. Perlindungan tersebut diperlukan khususnya kepada Industri Indonesia yang telah terdaftar dan diakui pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan bisnis pariwisata dengan Industri Pariwisata RRT.

Budaya, standar etika dan perilaku  wisatawan warga RRT masih banyak yang tidak sesuai dengan standar internasional, mereka cenderung tidak menghormati budaya di negara lain. Sebagian wismannya berperilaku tidak pantas, mulai dari sikap yang tidak sopan kepada pramuwisata, kadangkala mau berbuat onar, atau mencari-cari masalah dengan buntut pengancaman akan melapor ke Kedubes RRT. Contoh: sang tamu memrotes itinerary  tidak sesuai dengan yang dia harapkan, padahal dari pihak operator Indonesia sudah melaksanakan program sesuai dengan agreement yang ditandatangani bersama.  Sang tamu tetap minta sesuatu yang dia inginkan, bila tidak dituruti maka mereka membuat laporan yang “mengada-ada” ke Konsulat atau Kedutaan Besar RRT.

“Lucu, “ ujar seorang agent Bali, “ketika kita menanggapi dengan serius, ujung-ujungnya kita ditekan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak tamu-tamu itu.”

Patut pula diperhatikan lagi bahwa akhir-akhir ini masih banyak beroperasi travel agent “bodong”, sebutan terhadap orang yang datang dari RRT ke Bali, lalu menjalankan usaha pariwisata tanpa terpantau oleh pihak pemerintah kita.

Para BPW di Bali yang menangani wisman dari RRT, menyatakan sadar dan optimis serta berdoa, pariwisata Indonesia bisa menarik sebanyak mungkin wisman dari RRT. Pasar RRT itu merupakan salah satu sumber utama yang sejatinya akan mendukung pencapaian target jumlah 20 juta wisman di tahun 2019.

Salah satu BPW berbasis di Bali itu mengaku pada tahun 2014 menerima dan menangani sekitar 20.000 wisman dari RRT, dan “Kami targetkan pertumbuhan 35%-50% di tahun 2015,” ujarnya. ***