Komitmen Presiden RI memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dibuktikan dengan penerbitan peraturan presiden lainnya yakni Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 mengenai Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia. Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 September 2015. Peraturan tersebut diterbitkan karena pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) berbendera asing.

Dalam Perpres No.105/2015 ditegaskan, yang dimaksud dengan kapal wisata (yacht) asing adalah alat angkut perairan berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non-niaga.

Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 105/2015 menyebutkan, “Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan.”

Perpres ini telah menentukan 18 titik pelabuhan masuk-keluar. Kedelapan belas pelabuhan yang diberikan kemudahan-kemudahan itu adalah: Pelabuhan Sabang, Aceh; Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara; Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat; Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau; Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung; Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta; Pelabuhan Benoa, Bali; Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur; Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara; Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur; Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan Ambon, Maluku; Pelabuhan Saumlaki, Maluku Barat, Maluku; 16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; Pelabuhan Sorong, Papua Barat; dan Pelabuhan Biak, Papua.

Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tinggalnya dapat memanfaatkan Visa Kunjungan biasa yang diterbitkan perwakilan Republik Indonesia di negara asal wisatawan; Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA); atau Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS). Perpanjangan izin tinggal dapat diurus di Kantor Imigrasi terdekat dari tempat yacht sandar.

Perpres ini menjamin pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

Dengan berlakunya peraturan presiden yang baru, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini memudahkan yacht  asing yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia terutama saat mengurus dokumen CIQP (Custom, Immigration, Quarantine, Port) di 18 pelabuhan. Kebijakan ini diproyeksikan akan meningkatkan jumlah kunjungan yacht ke Indonesia hingga 6.000 yacht  pada tahun 2019 sehingga menghasilkan devisa USD 600 juta,” Menpar menambahkan.

Seven Seas Voyager sandar di Benoa,Bali. (Foto:YD)

Seven Seas Voyager sandar di Benoa,Bali. (Foto:YD)

Selain dua peraturan presiden, promosi wisata bahari mendapat tambahan dukungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (cruise) Berbendera Asing. Dengan peraturan ini, asas kabotase (cabotage) untuk kapal pesiar asing dicabut sehingga kapal asing yang masuk bisa mengangkut dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia.

Asas kabotase adalah prinsip yang memberikan hak beroperasi secara komersial di dalam satu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. Artinya, kapal pesiar yang boleh mengangkut dan menurunkan penumpang di Indonesia hanya yang berbendera Indonesia. Dengan dicabutnya asas itu, cruise asing sekarang dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata. Kelima pelabuhan dimaksud yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Belawan, Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, dan Pelabuhan Benoa, Bali.

Pemerintah juga memudahkan wisman yang ingin masuk-keluar Indonesia dengan memperbanyak jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). TPI masuk di 5 bandara dan 9 pelabuhan serta TPI keluar di 19 bandara, 29 pelabuhan laut dan 2 TPI darat.

Menpar mencontohkan jumlah kunjungan wisman ke Kepulauan Riau. Sejak penerapan kebijakan ini, di tahap pertama, jumlah kunjungan wisman dari 30 negara yang mendapat fasilitas BVKS pada minggu pertama bulan September sebanyak 2.184 wisman, pada minggu kedua naik 240 persen menjadi 7.429 wisman.

Maka dengan diterbitkannya tiga regulasi baru, Menpar menargetkan 3 juta wisman akan berkunjung ke Indonesia selama periode Oktober–Desember 2015 sehingga target kunjungan 10 juta wisman tahun ini akan tercapai.

     Seluruh pemangku kepentingan pariwisata di destinasi, sudah siapkah? *** (Yun Damayanti)