Pengembangan pelabuan di Labuan Bajo ini pun tercantum dalam daftar yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 ini, termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo. (Foto: AH)

Pengembangan pelabuan di Labuan Bajo ini pun tercantum dalam daftar yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 ini, termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo. (Foto: AH)

Pak Soelaiman Wiriatmadja menulis komentar: Betul, para pelaku Pariwisata dan Pemerintah Daerah seyogyanya bersiap-siap “bersama” dengan merencanakan: 1. calendar of events; 2. tenaga pelayanan wisata trampil; 3. pengamanan yang prima; 4. Sikap masyarakat yang positif, dll. yang termasuk dalam “sapta pesona”. Komentar itu menanggapi artikel berjudul “Mengapa Saya Optimis Sisi Supply Pariwisata Kali ini Akan Sukses?”. Itu kita muat di sini tanggal 12 Februari  2015.

Artikel itu intinya menyatakan “Kementerian Pariwisata telah mendapatkan “jaminan” pelaksanaan pembangunan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PU-Perumahan Rakyat, dan Kementerian BUMN, atas apa yang dibutuhkan pada destinasi-destinasi prioritas. Para pelaku bisnis dan pemda di daerah destinasi harus bersiap menerima “bola”, — dengan dibangunnya sarana prasarana dan  kemampuan serta fasilitas di destinasi–yang memberi peluang mengegolkan tercapainya tujuan meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan.

Menpar Arief Yahya memaparkan daftar enam proyek oleh Kementerian Perhubungan di enam KSPN, delapan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, dan 29 proyek oleh Kementerian PU dan PERA, semuanya secara langsung berkaitan dengan pariwisata, pelaksanaannya mulai tahun 2015 ini.

Nah, mengkaitkan pendapat Pak Soelaiman kembali dengan “jaminan” yang diperoleh Kementerian Pariwisata tadi, terasa ada dua aspek yang kian menarik perhatian. Pertama, di masa lalu tak jarang jadi “wacana”, ketika satu departemen atau kementerian tak mengetahui dengan persisnya apa yang dibutuhkan oleh departemen lain, untuk melaksanakan KISS alias koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi. Kini tampak berubah di mana satu kementerian langsung merespons apa yang dibutuhkan oleh kementerian lain untuk dilaksanakan pmbangunannya secara lintas sektoral.  Kedua, sebelum “sapta pesona” tersebut diterapkan oleh pemda dan pemangku kepentingan di daerah, — pemda terlebih dahulu tentu perlu mengambil inisiatif sebagai “leader” di daerah, membuat rencana bersama mengembangkan pariwisata, dengan perencanaan strategik berjangka 3-5 tahun. Tentulah terkait langsung dengan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun oleh masing-masing Kementerian tersebut tadi.

Salah satu, manakala dilaksanakan pembangunan yang meningkatkan fasilitas dermaga di Simanindo, salah satu desa dan obyek wisata di pantai Pulau Samosir, Danau Toba. Itu akan memberi “kenyamanan” yang wajar bagi turis saat turun atau hendak naik kapal boat. Tapi di pantai kota Parapat, tampak perlu perbaikan-perbaikan dermaga, dan itu rasanya bisa ditangani oleh pemda dan masyarakat setempat. Terbangunnya sarana prasarana yang berkualitas oleh pemerintah pusat, mestinya membawa dampak psikologis bagi masyarakat daerah untuk mau lebih maju.  Dan demikianlah seterusnya. Lalu, pemda dan pelaku bisnis pariwisata seyogianya akan lebih “PD” (percaya diri) untuk mempromosikan dan menjual wisata Danau Toba ke Malaysia, Singapura hingga ke Eropa. Mengapa? Produk dan pelayanannya di destinasi daerah semakin berkualitas.

Adakah pendapat lagi dari pembaca?***