Bandara Kuala Namu, Medan, yang tampak indah dan pelayanannya cukup efisien, kini jadi pintu masuk bebas visa bagi wisman. Mestinya pelaku bisnis pariwisata setempat lebih mampu menarik kunjungan wisman.(Foto: AH)

Bandara Kuala Namu, Medan, yang tampak indah dan pelayanannya cukup efisien, kini jadi pintu masuk bebas visa bagi wisman. Bandara itu perlu meningkatkan dan mestinya pelaku bisnis pariwisata setempat lebih mampu menarik kunjungan wisman. Bagaimana airlines bertambah beroperasi ke sini dari luar negeri.(Foto: AH)

Sudah, sudah dinyatakan bebas visa sekarang tambahan 30 kewarganegaraan jika berkunjung ke Indonesia. Mereka untuk fasilitas itu bisa masuk melalui lima pintu gerbang udara, Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Ngurah Rai, Bali; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Hang Nadim, Batam; dan pelabuhan-pelabuhan laut di Provinsi Kepri yaitu Sri Bintan di Pulau Bintan, Tanjung Uban, Batam Center dan Sekupang, Batam.

Jadi, peluang baru bagi pelaku bisnis pariwisata, umumkan segera: Tell the friends, free visa now to come to Indonesia. Tiga tahun lalu ada studi UN-WTO yang menyatakan akan terjadi pertambahan antara 5-25% jumlah kunjungan wisatawan jika visa dibebaskan, dan Indonesia memperkirakan angka pertambahan 15% berlaku bagi negeri ini.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 9 Juni 2015. Kebijakan bebas visa ini sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perpres No. 69/2015 mengatur izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing di Indonesia selama tiga puluh hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Bagi warga negara asing yang hendak tinggal melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan presiden tersebut, dan/atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan wisata, dapat mengajukan Visa Kunjungan atau Visa Kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Dengan terbitnya Perpres No. 69/2015 maka Keppres No. 18/2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 8).

Namun bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas Visa Kunjungan berdasarkan Keppres No. 18/2003 tersebut, dinyatakan tetap berlaku (Pasal 6).

Tiga puluh negara yang mendapat bebas visa kunjungan selama 30 hari ke Indonesia berdasarkan Perpres No. 69/2015 adalah sbb.: Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Yang sudah bebas visa sebelumnya dan sekarang juga, adalah 15 kewarganegaraan, yakni dari 13 negara dan 2 Pemerintahan Administratif Khusus, yang telah mendapat fasilitas bebas visa kunjungan yaitu: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar, Hongkong dan Makao.

Warga negara yang termasuk di dalam daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dapat menggunakan fasilitas tersebut di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditunjuk, yakni: Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Ngurah Rai, Bali; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Hang Nadim, Batam; dan pelabuhan-pelabuhan laut di Provinsi Kepri yaitu Sri Bintan di Pulau Bintan, Tanjung Uban, Batam Center dan Sekupang, Batam.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perpres No. 69/2015, ketentuan mengenai perubahan terhadap Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Perpres No. 69/2015 telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2015. Apakah destinasi-destinasi lokal sudah siap “menggoda” warga negara di 45 negara yang telah difasilitasi bebas visa itu mau berkunjung ke rumah kita? Itulah pertanyaan yang harus dijawab bersama. *** (Yun Damayanti)