Pemprov NTB tengah Merancang Perda Pengelolaan Bisnis di Desa Wisata; Pungutan Rawan Disalahgunakan

Taufan Rahmadi

Taufan Rahmadi

Jakarta, (ITN-IndonesiaTouristNews): Pemerintah daerah (pemda) Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah mempersiapkan peraturan daerah (perda) mengenai skema pengelolaan bisnis di desa wisata. Di Pulau Lombok sendiri desa-desa wisata dan kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis) telah tumbuh dan berkembang. Selama ini, bisnis yang dijalankan langsung oleh masyarakat /komunitas lokal itu hidup dari donasi dan atraksi yang ada di desanya. Aturan main pengelolaan bisnis di desa-desa wisata belum ada sehingga pungutan-pungutan kepada wisatawan dan pengunjung, tak terkecuali kepada para penyedia jasa wisata lokal di destinasi, rawan disalahgunakan.

Itu diterangkan kepada ITN oleh Taufan Rahmadi dari Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata /PIC Mandalika. Belum ada perda desa wisata di NTB, katanya. Maka sekarang tengah diupayakan membuat suatu peraturan mengenai skema pengelolaan bisnis di desa wisata. Perda akan dibuat di tingkat kabupaten dan kota karena destinasi berada di kabupaten dan kota.

Foto aerial Embung Bual di Desa Aik Bual,Lombok Tengah.(Foto:aikbual.desa.id)

Foto aerial Embung Bual di Desa Aik Bual,Lombok Tengah.(Foto:aikbual.desa.id)

“Model bisnis di desa wisata seperti apa, aturan mainnya bagaimana, itu yang sedang dibicarakan sekarang. Konsepnya akan semacam Bumdes, Badan Usaha Milik Desa. Mengapa peraturan ini dibuat? Agar ketika masyarakat atau pengelola obyek atau destinasi wisata, misalnya mengambil retribusi, ada payung hukumnya, ada aturannya, jadi tidak lagi dianggap sebagai pungutan liar,” jelas Taufan.

Selagi itu berproses, Pemprov NTB sedang melaksanakan sebuah program yang diberi nama Pengembangan Wisata Desa Melalui BUMDESA. Pelaksanaannya dilakukan dengan aktivitas Jelajah Desa Menebar Asa. Aktivitas di dalam program ini mendorong para kepala desa di seluruh NTB memanfaatkan dan mengelola potensi desa yang dipimpinnya.

“Sekarang ini kami buat proyek percontohan (pilot project) di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang, Lombok Tengah dan Desa Calabai Kecamatan Pekat, Dompu di Pulau Sumbawa. Di Desa Aik Bual memanfaatkan potensi embung dan hutan desa. Sedangkan di Desa Calabai mengembangkan wisata pantai yang kami beri nama ‘Rayuan Terlarang’. Itu singkatan dari ‘Rayuan Terumbu Laut Karang’ yang ada di desa itu,” diterangkan oleh H. Rusman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB.

Embung Bual di Desa Aik Bual relatif telah disambangi pengunjung lokal. Masyarakat dan pemerintah desanya berupaya melestarikan embung tersebut. Sedangkan Desa Calabai berada di jalur menuju pendakian Gunung Tambora. Selain hamparan terumbu karang, ada “mata air” di dalam laut, yakni tempat bertemunya air laut dan air tawar di bawah permukaan laut yang menjadi keunikan wisata bawah air di desa ini.

Pemda juga mendorong penyediaan home stay dengan membuat konsep di desa menyiapkan dua hingga 3 kamar di rumah penduduknya. Kamar-kamar itu harus memenuhi standar dan terdaftar. Rumah-rumah penduduk yang dijadikan home stay pun mesti ditata. Detil konsepnya memang masih terus dimatangkan.

Selain potensi utama, desa-desa juga didorong untuk melihat dan menggali apakah mempunyai potensi mengembangkan jalur tracking dengan sepeda, motor ataupun mobil wisata.

Sedangkan pengelolaan wisata di desa, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB, tidak menjadi masalah apa diserahkan kepada  pokdarwis atau pemuda desa, atau pelaku wisata lainnya. Tetapi, demi tertibnya pelaksanaan dalam perspektif hukum, maka lebih baik  jika dimasukkan menjadi bagian dari unit usaha Bumdes tanpa menganggu penghasilan yang selama ini telah diperoleh oleh para pelaku pariwisata di desa-desa.*** (Yun Damayanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.