Menpar Arief Yahya (kedua kanan) dengan Menpar China/Chairman CNTA Li Jinzao saat berada di paviliun Indonesia di ajang CITM 2016 di Shanghai. (Foto: Kemenpar)

Menpar Arief Yahya (depan kanan) dengan Menpar China/Chairman CNTA Li Jinzao (depan kiri) saat berada di paviliun Indonesia di ajang CITM 2016 di Shanghai. (Foto: Kemenpar)

Menpar Arief Yahya bertemu dan berdialog secara khusus dengan Menpar Tiongkok Li Jinzao, yang adalah juga Chairman CNTA (China National Tourism Administration). Dalam pertemuan itu dibahas lalu lintas wisatawan antara kedua negara yang sama-sama mengalami peningkatan, kerja sama antara agen perjalanan/operator tur Indonesia-China serta hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Momen pertemuan itu pada kesempatan setelah upacara pembukaan China International Travel Market (CITM) 2016, yang digelar di Shanghai pada 11-13 November 2016.

Kemenpar mengabarkan, Chairman CNTA pada pertemuan itu menyatakan telah menerima dan menindaklanjuti informasi terkait kerja sama antara agen perjalanan/operator tur antara China dan Indonesia. Terutama yang menangani wisatawan dari Tiongkok ke Indonesia. Dia mengakui, telah menerima laporan-laporan yang disampaikan oleh asosiasi industri di Indonesia kepada CNTA bahwa ada beberapa agen perjalanan di level industri di China yang kurang baik.

“Mereka yang melakukan tindakan yang merugikan wisatawan, kami akan ambil tindakan tegas. Bahkan kami masukkan ke dalam black list!,” kata Li Jinzao.

Menpar Arief Yahya menyatakan sependapat dengan Menpar Tiongkok/Chairman CNTA atas laporan yang disampaikan oleh asosiasi agen perjalanan Indonesia. Menpar pun menyatakan akan menertibkan pelaku industri pariwisata yang melakukan pelanggaran. Kepada para operator tur dan agen perjalanan yang melanggar komitmen dengan pelanggannya akan ditindak tegas. Karena itu akan sangat mengganggu dan merusak masa depan bisnis sektor pariwisata.

“Kami setuju untuk memasukkannya ke dalam daftar hitam. Karena pariwisata adalah bisnis yang berbasis pada pelayanan, sehingga komitmen dan profesionalitas di ekosistem ini menjadi taruhan utama agar bisa terus berlanjut,” kata Menpar Arief Yahya.

Sebagaimana dimaklumi, kalangan pelaku bisnis di Bali yang menanganai wisman dari Tiongkok mewacanakan adanya praktek “illegal” alias beroperasi tanpa izin oleh beberapa kalangan dalam mendatangkan dan menangani wisman Tiongkok. Juga, praktek bisnis dengan menawarkan harga rendah yang tak masuk akal, bahkan nyaris “gratis” untuk berwisata, tetapi setiba di destinasi, para pelaku itu “memaksa” wisatawan mereka berbelanja barang dengan harga “mahal atau dimahalkan” dan dari situ mengambil keuntungan. ASITA Bali dalam upaya mengatasinya pernah mengirimkan delegasi ke Tiongkok dengan pendekatan “berunding”, sebutlah musyawarah.

Menteri Pariwisata Indonesia dan Menteri Pariwisata Tiongkok kini menegaskan tindakan-tindakan akan dilakukan.***