Sekjen WTO Thaleb Rifai (kiri) dan Menpar Arief Yahya.(Foto:Ist)

Sekjen WTO Thaleb Rifai (kiri) dan Menpar Arief Yahya.

Para CEO di daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dan masyarakatnya sungguh perlu “menalarkan” konsep pengembangan home stay.  Kepada sekjen WTO, Thaleb Rifai pun Menpar Arief Yahya menjelaskan bagaimana Indonesia saat ini tengah menciptakan 100.000 homestay di 10 top destinasi wisata. Dilaporkan, mereka serius memperhatikan. “Membangun 100.000 homestay mulai tahun depan 2017 hingga 2019,” demikianlah penjelasan Menpar.

Untuk itu, peran pemerintah adalah membantu permodalan. Biasanya bunga bank 12%, tapi untuk homestay cuma 5%, dengan masa tenor 20 tahun, dan uang muka 1% saja. Perbedaan dengan harga pasar ditanggung oleh pemerintah.
Pemerintah juga mewajibkan bentuk bangunan homestay menggunakan arsitektur nusantara. Setiap daerah akan berbeda, karena Indonesia itu luas, panjang, lebar, pulau-pulau, bersuku-suku, ini akan menjadi kekuatan atraksi tersendiri.

“Apakah pemerintah ikut mengatur regulasi mereka? Bagaimana dengan pajak? Siapa yang menginspeksi? Bagaimana menjaga persaingan tetap sehat? Hati-hati dengan pelaku industri existing, yang sudah ada? Di banyak negara, menambah jumlah atau kapasitas kamar atau hunian di satu destinasi justru menaikkan tensi bisnisnya?”, Taleb Rifai mengingatkan. Sekjen WTO itu didampingi sembilan jajaran pimpinan di sana.

Antara lain Mr. Carlos Vogeler, Executive Director for Member Relations malahan awalnya menambahkan. “Ini bertolak belakang dengan Go Digital (yang dipresentasikan sebelumnya). Go digital itu sangat modern, maju, progresif dan menjemput pasar masa depan. Sedangkan homestay itu lebih ke traditional market? Pasar masa lalu?”

Masih ditambah lagi oleh Mr Márcio Favilla, Executive Director for Operational Program and Institutional Relations. “Homestay mungkin hanya cocok untuk domestic market, bukan untuk international market?”.

Menpar Arief Yahya menyebut konsep itu sebagai sharing economy, membangun community based di sektor pariwisata. Melibatkan masyarakat untuk bekerjasama, mendapatkan benefit, menjaga ekosistem dan hospitality. Masyarakat juga bisa menghidupkan tradisi dan budaya yang akan menjadi atraksi baru.
Menpar menyebut, 25 Oktober 2016 ini akan diumumkan pemenang lomba desain arsitektur nusantara dengan rekor jumlah peserta 728 design. “Kami ingin mengembalikan arsitektural tradisional yang khas dan saat ini sudah banyak yang hilang,” kata Menpar Arief Yahya.

Dipastikan 10 destinasi prioritas akan didahulukan, tetapi daerah lain yang punya potensi dan membutuhkan homestay juga akan diakses. Ke-10 “Bali Baru” itu adalah: Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang – Belitung, Tanjung Lesung – Banten, Kep Seribu Dan Kota Tua – Jakarta, Borobudur – Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru – Jawa Timur, Mandalika-Lombok NTB, Labuan Bajo NTB, Wakatobi – Sultra dan Morotai – Maltara.

Pemilik homestay akan dibekali pengetahuan, sampai ke pencatatan keuangan yang sederhana, laba rugi. Soal SDM, sampai tahun 2019 akan dicetak 500 ribu tenaga kerja pariwisata baru untuk bersiap menghadapi target 20 juta wisman di 2019.

Malahan Thalib Rifai akhirnya menyatakan, “Homestay juga bisa dikemas menjadi atraksi destinasi yang menarik. Saya percaya kedekatan dengan budaya lokal, tradisi masyarakat, kehangatan people to people relations, itu semua bisa menjadi atraksi pariwisata,” kata dia.

Isi pertemuan itu mengingatkan kita ke Sumatera Barat. Di sana sejak lama telah di-perda-kan pengaturan bangunan-bangunan pemerintah haruslah dirancang dengan merefleksikan gaya arsitektur Minangkabau. Maka tak heran kalau pengunjung ke provinsi itu, sejak pertama mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, dua bentuk citra tanduk runcing tampak selalu menghiasi ujung setiap atap gedung. Citra facade dari bangunan tradisional Minangkabau kemudian terlihat tampak menjulang di mana-mana hingga kecamatan dan pedesaan. Kesan sedang berada di daerah adat Minangkabau terasa, dan, the living culture dimaklumi yang sesungguhnya menarik orang akan berkunjung.

Ketika di mana-mana nanti home-stay memberikan rasa dan kesan tentang salah satu aspek dalam  the living culture di destinasi, jika, –ditopang dengan efisiensi pengelolaan dan comfort dari kehidupan modern–, maka para wisman (dan tentu juga wisnus) tak diragukan akan menikmatinya habis-habisan. Maksudnya, kesan dan kenangan akan menguat, dan cenderung menjadi buah bibir, lalu orang cenderung menjadi repeater, akan berkunjung kembali.

Mengapa yang punya wewenang di daerah perlu “menalarkannya”? Artinya ikut mengambil langkah “pro-aktif” agar terlaksana secara substansial, selain menyambut dan menyatakan mendukung. Sebab di lain perkembangan, di Danau Toba misalnya, sudah timbul juga wacana di masyarakat yang antara lain menyebut: “Jangan jual tanah pada investor! Jadikanlah home stay, atau toko, atau apa saja untuk kegiatan ekonomi sendiri”. Ini tentu perlu dikelola dengan bijak.

Ketika berkunjung dan berbicara dengan Thaleb Rifai bersama sembilan petinggi badan itu di markas WTO di Madrid, Spanyol, pada Senin, 10 Oktober 2016, Menpar Arief Yahya pun datang bersama enam pejabat dari Kemenpar, dan Yuli Mumpuni Widarso, Dubes RI untuk Spanyol yang juga perwakilan RI di UNWTO.***