Tour Operator pun perlu ditambah

Arie Budiman

Arie Budiman

Depbudpar di Jakarta kemarin menyelenggarakan Workshop Bidang Budpar dengan peserta dari kalangan media massa di ibukota. Diparda DKI

Sabam Siagian

Sabam Siagian

menyelenggarakan Forum Friends of Tourism Jakarta akhir Juli. INCCA – Indonesian Covention and Conference Association – rajin sekali menghadiri dan memberi perhatian pada berbagai forum pariwisata, diwakili oleh Liek Diworoputro, menyampaikan masukan-masukan dari tataran praksis bisnis pariwisata. Dikutipnya, bahwa PES – Passanger Exit Survey 2007 menunjukkan pengeluaran wisman liburan per hari rata-rata US$ 103, sedangkan untuk wisman MICE – meeting, incentive, conference and exhibition -, untuk tujuan bisnis US$ 133,74 dan konvensi US$ 140,58. “Namun begitu, berdasarkan pengalaman di lapangan, jumlah pengeluaran (wisman MICE) jauh di atas survey tersebut, yakni rata-rata di atas US$ 200”, kata dia di forum Friend of Jakarta Tourism.

 Forum semacam itu dilaksanakan hampir teratur oleh Diparda DKI – Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DKI Jakarta. Salah satu pihak yang selalu disertakannya ialah Care Tourism, di mana saya masuk sebagai anggota.

Dia mengutip BPS, hampir setengah wisman yang berkunjung ke Indonesia bertujuan bisnis dan MICE. Badan Pusat Statistik menunjukkan tahun 2005 dan 2006 wisman MICE terdiri dari 41,24 % dan 41,28 %. Selebihnya tentulah wisman bertujuan holidays. Berdasarkan pola proporsi itu, berarti jumlah kunjungan wisman MICE di Indonesia tahun 2007 mencapai 2,26 juta dari total kunjungan 5,5 juta. Angka jumlah wisman MICE itu dibandingkannya dengan jumlah wisman MICE di Singapura tahun 2006 yang meraih tiga juta, dari total kunjungan wisman 9,4 juta, berarti hanya 28 %.

Maka diasumsikan, demikian pulalah pola proporsi jumlah wisman MICE yang datang ke Jakarta.

Adapun wisman bertujuan holidays, bagi anggota ASITA, “sejauh ini tidak banyak yang menjual Jakarta sebagai DTW”, diungkapkan oleh pihak ASITA di forum tersebut. Mungkin karena berbagai kendala yang menyebabkan kurangnya minat Biro Perjalanan Wisata –BPW -. Di antaranya, pemasarannya yang dipastikan akan memakan biaya tidak sedikit, karena harus dipasarkan di luar Jakarta, di dalam maupun luar negeri. “Itu pun belum tentu balik pokok”, dikatakan oleh Syachrul Firdaus mewakili ASITA DKI.

“Di Jakarta, obyek wisata alam tidak terlalu attractive. Belum lagi kendala wisman yang alergi terhadap keadaan kota Jakarta yang kurang aman, macet, sambutan para calo di mana-mana, dan sering memberikan pelayanan yang cenderung mendiskreditkan nama Jakarta”, kata dia.

Sementara itu, Depbudpar di Jakarta kemarin menyelenggarakan Workshop Bidang Budpar dengan peserta dari kalangan media massa di ibukota. Di situ memberikan paparan adalah Mukhlis Paeni, saat ini Ketua Badan Sensor Film, mantan Dirjen Nilai Seni dan Budaya Depbudpar, mengenai Keragaman Budaya sebagai Inspirasi Pengembangan Industri Kreatif, dan  Aurora Tambunan, Deputi Gubernur DKI bidang Kebudayaan dan Pariwisata, mengenai Konsep Pengembangan Kota Tua DKI Jakarta, dan Sabam Siagian mengenai Peranan Media Dalam Rangka Meningkatkan Awareness Wisman : Study Kasus Pasar Australia”.

Sabam Siagian yang adalah tokoh pers dan pernah bertugas Duta Besar R.I. di Australia, memang mengingatkan: “ Tidak ada gunanya berbusa-busa jual kecap tentang daya tarik lokasi wisata di berbagai daerah Indonesia, kalau pelaksanaan di lapangan asal-asalan saja. Kecermatan dan keramahan harus selalu merupakan patokan kerja. Yang sering kita alami adalah si pramugari ngobrol dan bercanda dengan rekannya ketika para penumpang mulai masuk dan tidak membantu mereka mencari tempat duduknya. Juga pada saat ‘arrival’, sepanjang Visa on Arrival diperlukan, supaya penanganannya dilakukan secara rapih dan efisien. Yang kita lihat kadang-kadang adalah para pendatang berkerumun di depan loket imigrasi, tidak teratur, dan jumlah petugas yang menangani prosesnya, tidak sepadan dengan jumlah pendatang yang besar. Akibatnya, waktu tunggu menjemukan,” kata dia.

Jadi, pengelolaan kepariwisataan kita di level operasional, maupun menurut jenjang hirarki dari pemerintah pusat sampai propinsi dan sudah barang tentu seterusnya pada level kabupaten / kota, tampak diperlukan “leadership” dari setiap level dan bidang praksis pelaksanaan kegiatan pariwisata. Kalau lampu yang mati terdapat banyak di musium, maka kepala musium mestinya bertanggung jawab, dan instansi atasannya di level “daerah” akan memberikan teguran, dan seterusnya.

Kepemimpinan pada setiap level itu, yang mengandung “tanggung jawab”, adalah yang mestinya membangun dan memelihara kualitas sarana dan prasarana fisik, kualitas pelayanan umum dan pelayanan wisatawan.

Memang, mengambil Jakarta sebagai contoh, Kepala Diparda DKI Jakarta, Arie Budiman juga berharap, agar pelaku bisnis pariwisata di daerahnya juga mempersiapkan diri dalam pelaksanaan bisnis. Dia mengatakan :”Kami berupaya memfasilitasi, membantu pelaku bisnis untuk melaksanakan kegiatan promosi ke luar negeri, misalnya, tetapi para pelaku bisnis kita, seringkali tidak siap”. Walaupun tidak dirincinya, namun dapat dikaitkaan dengan apa yang  diungkapkan oleh wakil dari ASITA di DKI tadi, “keadaan kota Jakarta yang kurang aman, macet, sambutan para calo di mana-mana, dan sering memberikan pelayanan yang cenderung mendiskreditkan nama Jakarta,” mengesankan sukarnya menjual produk wisata Jakarta Raya.

Namun dari paparan Aurora Tambunan mengenai Konsep Pengembangan Kota Tua DKI Jakarta, kembali mengingatkan kita, betapa Jakarta akan memiliki tambahan ‘magnit’ yang akan bisa menarik kunjungan wisman, kelak ketika keseluruhan proyek itu sudah berjalan. Tentunya dengan kesempurnaan yang meniadakan “irregularities” di lapangan, seperti terurai di atas. Dan, diharapkan akan bertambah jumlah BPW – Tour Operator – yang akan mau dan mampu menjual destinasi Jakarta===